Inkonstitusionalitas Penghapusan Harga Energi Panas Bumi Langsung

Abstract

Salah satu ketentuan yang dihapus dalam UU Cipta Kerja tahun 2023 adalah tentang penghapusan harga energi panas bumi langsung sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 14. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan izin dan perintang dalam pengusahaan panas bumi langsung sebagai wujud dukungan terhadap investasi. Pada sisi lain konstitusi sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi wajib menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk memastikan adanya kesinambungan ide dalam suatu pengaturan. Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 mewajibkan adanya peran negara dalam mengatur perekonomian secara efisien, termasuk menjadi regulator dalam penentuan harga energi panas bumi langsung. Penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach)