Pemilu dan Partai Politik: Menuju Demokrasi yang Berkualitas
DOI:
https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1526Keywords:
pemilu, partai politik, politik uang, demokrasi berkualitas, integritas pemiluAbstract
Pemilihan umum (pemilu dan partai politik sebagai elemen utama dalam sistem demokrasi, berfungsi sebagai mekanisme untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang representatif. Namun, tantangan politik uang, rendahnya partisipasi politik yang berkualitas, dan lemahnya pengawasan pemilu kerap mencederai prinsip-prinsip demokrasi. Penelitian ini untuk mengkaji hubungan antara pemilu, partai politik, dan upaya menuju demokrasi yang berkualitas di Indonesia, dengan fokus pada kasus praktik politik uang di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan analitis, Integrasi data primer dari laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan data sekunder dari literatur yang relevan, survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menghambat terciptanya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mewakili aspirasi masyarakat di sisi lain, rendahnya literasi politik masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang memperparah situasi ini. Untuk menuju demokrasi berkualitas, diperlukan langkah-langkah strategis, penguatan lembaga pengawas pemilu, reformasi budaya politik, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Penggunaan teknologi digital untuk transparansi dan pelibatan aktif sipil dapat menjadi solusi inovatif dalam mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, berlandaskan keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Downloads
References
Abra, E. H. (2024). Problematika Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 6(1).
Agang, M. I. (2023). Penegakkan Hukum Pemilu Untuk Pemilu Berintegritas. Prosiding APHTN-HAN, 1(1), 81–104.
Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja, 1(19), 56–75.
Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu. Jurnal Media Hukum, 11(2), 87–98. https://doi.org/10.59414/jmh.v11i2.577
Aspinall, E. (2014). Politik uang di indonesia.
Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 55(3), 295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412
Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. Jurnal Masyarakat Indonesia, 42(1), 115–126.
Berenschot, W. (2019). Informal democratization: brokers, access to public services and democratic accountability in Indonesia and India. Democratization, 26(2), 208–224. https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1512590
Berenschot, W., & Mulder, P. (2019). Explaining regional variation in local governance: Clientelism and state-dependency in Indonesia. World Development, 122, 233–244. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.021
Blaydes, L., Hamzawy, A., & Sallam, H. (2022). Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors After The Spring. In Struggles for Political Change in the Arab World: Regimes, Oppositions, and External Actors after the Spring. https://doi.org/10.3998/mpub.12237894
Boncourt, T., Engeli, I., & Garzia, D. (2020). Political Science in Europe Edited by.
Dendy, L. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif (Studi Kasus di Kabupaten Blora). Politika, 7(1), 138–159.
Diamond, L. (2020). Breaking out of the democratic slump. Journal of Democracy, 31(1), 36–50. https://doi.org/10.1353/jod.2020.0003
Diamond, L. (2021). Regime Type and Effective Government: Is There (Still) a ‘Democracy Advantage’? February. https://doi.org/10.47816/02.001.21
Diamond, P. (2020). Externalization and politicization in policy advisory systems: a case study of contestable policy-making 2010–2015. Public Money and Management, 40(1), 42–51. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1583890
Hadiz, V. R., & Chryssogelos, A. (2017). Populism in world politics: A comparative cross-regional perspective. International Political Science Review, 38(4), 399–411. https://doi.org/10.1177/0192512117693908
Hidayat, T. (2023). Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024 Elections in 2024 : National Democracy Situation. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 856–864.
Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. Heliyon, 9(12), e22919. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919
Mietzner, M., & Honna, J. (2023). Elite opposition and popular rejection: the failure of presidential term limit evasion in Widodo’s Indonesia. South East Asia Research, 31(2), 115–131. https://doi.org/10.1080/0967828X.2023.2236542
Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. Jurnal Yuridis, 5(2), 245. https://doi.org/10.35586/.v5i2.770
Norris, P. (2020). Closed Minds? Is a ‘Cancel Culture’ Stifling Academic Freedom and Intellectual Debate in Political Science? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3671026
Richards, D., Diamond, P., & Wager, A. (2019). Westminster’s Brexit Paradox: The contingency of the ‘old’ versus ‘new’ politics. British Journal of Politics and International Relations, 21(2), 330–348. https://doi.org/10.1177/1369148119830009
Saleh, Z. A. (2008). Demokrasi dan partai politik. Legislasi Indonesia, 5(1), 56–80.
Scott, J. C., & Scott, J. C. (2012). Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. 66(1), 91–113.
Setiawan, H. D., & Djafar, TB. M. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora, 8(2), 201. https://doi.org/10.47313/pjsh.v8i2.2877
Silalahi, W., & Khairunnisa, I. (2024). Potret Tren dan Evaluasi Penegakan Hukum Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024. Journal of Indonesian Law, 5(2), 106–134. https://doi.org/10.18326/jil.v5i2.2591
Sinaga, K. (2023). Analisis Partisipasi Publik Menuju Demokrasi Berkualitas Pada Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2024. Warta Dharmawangsa, 17(3), 1396–1412. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3591
Siregar, A. S. (2018). Politik Hukum Syarak Terhadap Perbudakan. Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama, 3(2), 171–200.
Sukmariningsih, R. M., & Mashari. (2023). Urgensi Penggunaan Politik Identitas Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pilihan Presiden 2024 yang Demokrasi. Prosiding APHTN-HAN, 1(1), 297–316. https://www.voaindonesia.com
Susanti, R. (2021). Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis. Jurnal Lex Renaissance, 6(3), 578–590. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art10
Utami, B. H. S., Herinanto, D., Gumanti, M., & Purwanto, B. (2020). Money Politic vs Political Marketing (Case Study: Legislative Election of the Pringsewu District Legislative Council Members for the 2019-2024 Period). Jurnal Bina Praja, 12(2), 125–136. https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136
Yusuf, H. (2014). Eksistensi Dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer. JURNAL TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 10(No.1).
Downloads
Published
How to Cite
License
Copyright (c) 2025 Husain N. Kaharu, Dian Suleman, Lucyane Djaafar, Sastro M. Wantu (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.